PKS Konsolidasikan Diri di Bulan Ramadhan

PKS-Jakarta : Bulan Ramadhan dijadikan PKS sebagai sarana untuk mengonsolidasikan kader guna menjemput kemenangan dalam Pemilu 2009 mendatang. Hal tersebut diawali oleh kader-kader se-Jakarta Timur yang berkonsolidasi bersama dengan calon anggota dewan (CAD) PKS baik untuk DPR Pusat dan DPRD di daerah pemilihan Jakarta Timur. Demikian disampaikan Ketua DPD PKS Jakarta Timur, Dite Abimanyu, pada pelaksanaan Tarhib Ramadhan & Konsolidasi Kader untuk Kemenangan Da’wah di Asrama Haji Pondok Gede (31/8).

Dalam kesempatan tersebut, seluruh kader inti PKS di Jakarta Timur akan mendapatkan pengarahan langsung dari Ketua Dewan Syariah Wilayah, Ust. Abdul Aziz Abdur Rouf, yang juga CAD Provinsi nomor 1 dari Jakarta Timur, tentang optimalisasi ibadah ramadhan untuk menguatkan ruhiyah para kader. “Kita meyakini bahwa Ramadhan adalah madrasah terbaik untuk membina ruhani agar kuat menghadapi segala tantangan ke depan”, ujar Dite.

Momentum ramadhan kali ini, tutur Dite, dipastikan menjadi ajang penguatan internal partai. Harus diakui, durasi kampanye yang sangat panjang ini banyak menguras energi dan sumber daya kader. Karenanya, forum-forum penguatan internal menjadi sebuah kemestian, untuk menjaga semangat dan optimisme dalam mewujudkan kemenangan da’wah. Selain itu, ujar Dite, PKS juga mencanangkan program ramadhan bersama rakyat. “Setidaknya setiap kader wajib mengunjungi satu orang tetangganya setiap hari, selama ramadhan”, terangnya.

Dite meyakini, Jakarta Timur akan menjadi lumbung suara yang besar bagi PKS. Dirinya mengaku tidak gentar, sekalipun ada banyak tokoh nasional dari partai lain yang ditempatkan sebagai caleg di dapil Jakarta Timur. Saat ini CAD Pusat nomor satu dan dua yang diusung lewat Jakarta Timur adalah Ahmad Zainuddin yang merupakan Ketua Bidang Pembinaan Kader DPP PKS, dan Rama Pratama yang saat ini masih menjadi anggota Komisi XI DPR-Ri. “Kami menargetkan perolehan dua kursi DPR pusat”, ujar Dite. Sedangkan untuk perolehan suara, amanah Mukerda PKS Jakarta Timur adalah 58 persen. Kader PKS di Jakarta Timur, menurut Dite, merasa tertantang untuk merealisasikan target tersebut. Rasanya membanggakan sekali, jika kami berhasil mengantar kader-kader terbaik partai, sekelas Ahmad Zainudin menuju Senayan, pungkas Dite mantap.

Fraksi PKS Kecam Fraksi Yang Usulkan Revisi UU Pemilu

Muhammad Nur Hayid - detikNews
Jakarta - Usulan 5 fraksi untuk merevisi UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD disesalkan FPKS. Usulan revisi terbatas UU yang baru berumur 5 bulan itu merupakan bukti nyata inkonsistensi fraksi-fraksi yang selama ini tidak mendukung suara terbanyak.

"Usulan 5 fraksi untuk merevisi UU No 10/2008 soal penentuan perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak menunjukkan inkonsistensi partai-partai, khususnya yang sejak awal pembahasan tak setuju suara terbanyak," kata ketua FPKS Mahfudz Sidiq pada wartawan di gedung DPPR Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2008).

menurut anggota Komisi II DPR ini, usulan 5 fraksi tersebut menunjukkan bahwa partai-partai tak mampu mengelola konflik kepentingan dalam pencalegan sehingga dikompensasi dalam bentuk revisi terbatas UU yang baru disahkan.

"Usulan ini terkesan kuat ketidakmampuan partai dalam mengelola konflik kepentingan dalam pencalegan. Jika begini, UU seperti barang mainan. Ini akan mengakibatkan pemborosan anggaran, " kata Mahfudz.

Pengurus DPP PKS ini meminta koleganya di DPR lebih jeli dan hati-hati dalam mengambil sikap politik terkait UU. PKS siap dengan model mana pun, tapi setiap UU yang dihasilkan harus dilaksanakan dengan konsisten. Ini perlu ditegaskan karena selama ini PKS sudah berupaya konsisten menjalankan UU meski dulu usulan suara terbanyak ditolak fraksi-fraksi besar.

"Di saat PKS tunduk menjalankan UU, sekarang mereka balik badan dan mengutak-atik UU. Bahaya sekali jika republik ini dikelola dengan cara seperti ini. Namun pada prinsipnya FPKS sngat siap dengan konsep itu dan senang jika kembali pada suara terbanyak," demikian Mahfudz.(yid/nrl)



Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2008/08/27/142404/995603/10/fpks-kecam-fraksi-yang-usulkan-revisi-uu-pemilu

Kaderisasi di Partai Keadilan Sejahtera

Banyak Partai Politik yang saat ini seperti bingung dalam penetapan calon anggota legislatif ataupun calon eksekutif pada partainya, Hal ini juga bisa dilihat pada Partai-partai besar terutama menjelang Pemilihan Umum seperti saat ini. Mereka dengan alasannya sebagai partai yang terbuka dengan membuka pendaftaran caleg-calegnya. Padahal hal ini bisa jadi untuk menutupi ketidakberdayaannya dalam proses pengkaderan di tubuh partainya. Sehingga tidak aneh jika saat ini marak kasus yang melibatkan beberapa anggota DPR, baik kasus suap, pelecehan seks, korupsi dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena sejak awal perekrutan mereka menjadi caleg, banyak dari mereka yang bukan berasal dari proses pengkaderan sebuah partai, tetapi semata-mata hanya ingin mencari kedudukan dan posisi saja.

Tetapi hal ini Insya Allah tidak pernah terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera, karena partai ini benar-benar dan sungguh-sungguh dalam proses pengkaderan anggota-anggotanya. Proses tersebut diantaranya adalah dengan membuat kelompok-kelompok kecil untuk proses tarbiyah (pendidikan). Sehingga hasilnya akan lebih efektif. dan para kader mempunyai moral dan integritas yang tinggi sebagai seorang yang memiliki sebuah tanggung jawab.

Aleg PKS Undang Publik Berperan Dalam Hak Angket

Fraksi-PKS Online: Anggota Legislatif Fraksi PKS di DPR Almuzammil Yusuf mengundang publik untuk ikut berperan aktif dalam Hak Angket BBM. Peran yang dimaksud adalah memberikan informasi, fakta atau pun data mengenai jaringan mafia BBM dan Energi yang diketahui.

"Kami menghimbau masyarakat yang mengetahui mafia BBM untuk mau melaporkannya kepada berbagai fraksi, anggota DPR maupun panitia hak angket. Tentunya dengan ittikad yang baik bagi bangsa dan negara," kata Muzammil di Jakarta, Senin (7/7).

Dengan banyaknya laporan masyarakat menurut Muzammil proses angket BBM akan lebih efektif dan tepat sasaran.Artinya pihak-pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan benar-benar mereka yang tahu masalah atau memang yang jadi biang masalah, sehingga solusinya akan lebih mudah.

Laporan hasil hak angket nantinya akan disampaikan di Rapat Paripurna. Hal ini membuka peluang kepada seluruh anggota DPR untuk dapat mengkritisi hasil kerja panitia angket, jika memang ada fakta-fakta yang belum diungkap.

Muzammil menambahkan pemerintah dan aparat penegak hukum juga diuntungkan jika hak angket DPR ini berhasil membongkar mafia BBM. Karena dengan itu pemerintah baik yang sekarang maupun yang akan datang bisa membangun kebijakan energi lebih baik tanpa rongrongan para mafia. "Apalagi kita tahu kenaikan BBM dan persoalan energi di masa depan akan sangat signifikan menentukan APBN, dengan kata lain juga signifikan menentukan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Sumber :

http://fpks-dpr.or.id