PKS Kampanye Pelayanan Masyarakat

JAKARTA - Untuk meningkatkan keterpilihan atau elektabilitas partai di tahun 2009, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPW DKI Jakarta menguatkan kampanye dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Setelah menyelenggarakan Bazzar Merdeka di 178 lokasi pada bulan Agustus lalu, di bulan Ramadhan atau September ini, PKS kembali menggelar Bazzar Sembako Murah dan Takjil on the Road atau memberi penganan berbuka bagi pengguna kendaraan bermotor.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, di sela-sela acara buka puasa bersama masyarakat sekitar kantor DPW di kawasan Kwitang, Jum?at (19/9/2008).

Kampanye model ini, menurut Triwisaksana, masih dibutuhkan masyarakat. "Masyarakat masih membutuhkan role model atau teladan tentang partai politik yang bisa melayani kebutuhan dasar mereka," ujar pemilik panggilan akrab Sani ini.

Menurutnya, dalam soal ini, PKS tidak akan kehabisan program. Karena, tambahnya, sebelum jadi partai pun, para kader PKS telah terbiasa dengan kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat.

Meski demikian, dalam aktivitas pelayanan tersebut PKS tetap menyisipkan pesan-pesan politik. Sani menyampaikan lebih jauh, tugas partai politik memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada masyarakat.

Untuk itu pengurus PKS Jakarta menginstruksikan struktur dan kader di bawah untuk tetap menyampaikan visi, idealisme serta program-program PKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, kami juga ikut membantu sosialisasi tentang tahapan-tahapan Pemilu 2009. Ya hitung-hitung membantu tugas KPU," papar Sani.(hri)

Sumber:
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/19/1/147656/pks-kampanye-pelayanan-masyarakat

Lima Instruksi Presiden

Mempertimbangkan perlunya menyatukan semua potensi kekuatan partai dalam pelaksanaan kampanye serta memaksimalkan perolehan suara partai pada Pemilu 2009, maka diinstruksikan kepada seluruh struktur, kader dan Calon Anggota Dewan Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Mempertimbangkan perlunya menyatukan semua potensi kekuatan partai dalam pelaksanaan kampanye serta memaksimalkan perolehan suara partai pada Pemilu 2009, maka diinstruksikan kepada seluruh struktur, kader dan Calon Anggota Dewan Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

1. Membangun Ruhul Jama'i dalam berkampanye dan bekerja maksimal dalam memenangkan target partai.

2. Memfokuskan Kampanye pada tanda gambar Partai dan Nomor 8.

3. Struktur mensosialisasikan dan mengkampanyekan semua CAD secara adil dan proporsional.

4. Setiap Calon Anggota Dewan (CAD) hanya diperbolehkan untuk melakukan penggalangan pemilih di luar struktur dan kader.

5. Tidak membuat dan menyebarkan atribut dengan gambar/foto CAD kecuali dilakukan dibawah koordinasi struktur/kordapil dengan menekankan unsur kebersamaan.

Sumber: http://www.pk-sejahtera.org

Kampanye Caleg PKS Dijamin Bakal Adil

JAKARTA - Meski berbeda nomor urut dan dukungan dana, seluruh calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak perlu khawatir kalah bersaing dalam mengkampanyekan dirinya.

Pasalnya, Presiden PKS telah menginstruksikan seluruh calon anggota dewan ini agar dikampenyekan secara proporsional dan adil. "Dalam poin ketiga Inpres PKS, struktur diminta mengkampanyekan seluruh calon anggota dewan secara proporsional dan adil," ujar Bidang Humas DPP PKS Mabruri saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Senin (1/8/2008).

Kondisi ini tentu berbeda dengan partai-partai lain. Terlebih bagi partai yang menerapkan suara terbanyak dalam menentukan caleg terpilih. Mereka tentunya akan berlomba-lomba untuk mengkampanyekan diri mereka masing-masing.

"Itulah bedanya PKS dengan partai lain. Bahkan, kami diminta untuk lebih menyosialisaikan tanda gambar PKS dan angka 8," tambah Mabruri. (ful)

Sumber:
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/01/1/141591

PKS Keluarkan Inpres untuk Caleg

JAKARTA - Presiden PKS Tifatul Sembiring mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) bagi calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari PKS di seluruh tingkatan baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Menurut Ketua Bidang Humas DPP PKS Mabruri, Inpres itu berisi etika umum dalam berkampanye bagi caleg-caleg PKS. "Isinya lima poin tentang berkampanye," ujar Mabruri saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Senin (1/9/2008).

Mabruri menjelaskan, Inpres ini bertujuan untuk mensolidkan para kader serta membangun iklim kondusif di antara para calon anggota legislatif. "Inpres ini ditujukan agar sesama caleg PKS tidak terjadi persaingan yang negatif," tukas Mabruri. (ful)

Sumber:
http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/01/1/141590/pks-keluarkan-inpres-untuk-caleg

Gaya Kampanye PKS Beda

Lebih lanjut Sani mengatakan bahwa partai-partai lain berkampanye dengan cara memasang bendera dan spanduk, tapi PKS telah melangkah lebih jauh.

PK-Sejahtera Online: PKS menghadirkan gaya kampanye yang berbeda. Selain atraktif , kampanye PKS juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Demikian disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Ir. Triwisaksana, M.Sc., usai senam PKS Nusantara bersama para kader dan simpatisan PKS di Perempatan Kampung Kandang Cilandak Jaksel, (18/8).

Lebih lanjut Sani mengatakan bahwa partai-partai lain berkampanye dengan cara memasang bendera dan spanduk, tapi PKS telah melangkah lebih jauh. PKS mengajak masyarakat untuk tidak hanya memilih PKS, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita menggelar senam setiap minggu, melakukan olah raga sepeda, kita juga terjun kemasyarakat melalui perayaan kemerdekaan, dan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan bazar merdeka serentak se-DKI Jakarta,” ungkap pria yang akrab dengan sebutan Sani.

Dengan cara seperti ini lanjut Sani, dirinya yakin akan dapat lebih banyak mendulang suara pada pemilu 2009 mendatang. “Mari kita rekrut sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menjadi pendukung PKS dengan cara-cara yang menarik,” ajaknya.

Pada kesempatan itu, Sani juga melaunching club sepeda PKS Jaksel yang dilanjutkan dengan menghadiri lomba panjat pinang RW 08 Kampung Kandang yang disponsori oleh PKS. (Adine)

Sumber: www.pk-sejahtera.org

PKS: PhD Hanya Untuk Database Partai, Bukan Syarat Capres

Jakarta - Presiden PKS Tifatul Sembiring meluruskan isu tentang calon presiden (capres) harus bertitel doktor atau PhD. Ia menegaskan, PKS tidak pernah membuat kriteria PhD sebagai syarat Capres. PKS hanya mendata kader-kadernya yang bergelar PhD. "Bukan untuk capres, kita mendata 300 PhD itu telah bergabung dengan PKS dan siap bertugas di birokrasi," kata Tifatul Sembiring saat dihubungi detikcom, Kamis (5/8/2008). Tifatul menjelaskan pendataan tidak hanya dilakukan untuk PhD, tetapi juga dilakukan untuk lulusan S-1. "Dari 800.000 kader PKS, itu 80% nya adalah lulusan S-1," ungkapnya. Mengenai syarat pendidikan capres, Tifatul menjelaskan PKS mengajukan minimal capres adalah lulusan S-1, tidak perlu PhD. "Nanti kalau harus doktor, hanya SBY yang bisa mencalonkan," candanya. Isu soal capres harus bertitel PhD berkembang setelah Tifatul menjawab pertanyaan wartawan apakah kader PKS mampu memimpin bangsa ini. Mendapat pertanyaan tersebut, Tifatul menyatakan, PKS akan menyeleksi 300 kader PKS yang bergelar Phd, lulusan luar negeri, termasuk Hidayat Nur Wahid. (rdf/iy)

Sumber:
http://www.detiknews.com/read/2008/08/05/171706/983431/10/pks-phd-hanya-untuk-database-partai-bukan-syarat-capres

Himbauan Memasang Atribut Kampanye

Di Harapkan kepada seluruh kader dan simpatisan PKS untuk melakukan pemasangan atribut kampanye di RW 02, contoh memasang bendera-bendera serta sosialisasi/silaturahmi kepada masyarakat sekitar tempat tinggalnya.
Terima Kasih

Infrmasi Hubungi:
Saipul Anwar 021-993 840 55

Tolak Caleg Non Kader, PKS Trauma Kasus DPR

JAKARTA - Kebijakan DPP PKS tidak mengakomodir calon legislatif dari kalangan non kader bertujuan untuk menegaskan identitasnya sebagai partai kader. Selain itu, PKS tidak ingin wakilnya di Senayan kelak bermasalah.

"PKS tidak ingin calegnya di kemudian hari bermasalah di Senayan, karena itu kita tidak menerima caleg dari unsur luar parpol," ujar Ketua Bappilu DPP PKS, Muhammad Razikun di Jakarta, Senin (13/7/2008).

Kebijakan ini, kata dia, untuk menjaga citra PKS sebagai partai bersih. Pasalnya, standar ekspektasi masyarakat terhadap tingkat ?~kebersihan' PKS lebih tinggi daripada parpol lain.

Dia menambahkan, maraknya sejumlah kasus korupsi yang menimpa para politisi Senayan juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk membatasi caleg yang akan diajukan PKS. "Kita hanya belajar dari pengalaman parpol lain dan berharap agar hal itu tidak menimpa PKS," tukasnya.

Menurut dia, salah satu penyebab maraknya politisi bermasalah karena proses rekrutimen caleg yang kurang ketat. Sehingga parpol tidak betul-betul mengetahui latarbelakang caleg. "Kalau kita lihat anggota dewan yang menjadi pasien KPK saat ini adalah para petualang politik yang kerjanya pindah-pindah parpol," ujarnya.

Sumber:
http://www.pk-sejahtera.org